kapan aturan e-commerce diteken jokowi ini kata menkominfo

Menurut informasi yang saya miliki, aturan tentang e-commerce telah ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 7 November 2019. Menteri Komunikasi dan Informatika saat itu, Rudiantara, menjadi penyampai berita tersebut. Aturan tersebut bertujuan untuk mengatur dan memfasilitasi kegiatan perdagangan elektronik di Indonesia, sekaligus melindungi konsumen dari praktik bisnis yang merugikan. Sejalan dengan perkembangan teknologi yang

bagaimana dasar aturan hukum e-commerce di indonesia

Dalam era digital dan kemajuan teknologi informasi, peraturan hukum di bidang e-commerce sangat penting untuk menjaga keamanan dan perlindungan konsumen serta keadilan dalam bertransaksi online. Di Indonesia, dasar aturan hukum e-commerce didasarkan pada beberapa perundang-undangan yang mengatur berbagai aspek yang terkait, inilah yang perlu kita ketahui! 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan

bagaimana dasar aturan hukum e commerce di indonesia

Hukum e-commerce di Indonesia merupakan kerangka peraturan yang mengatur penggunaan teknologi dalam transaksi bisnis di dunia maya. Ada beberapa dasar aturan hukum e-commerce yang perlu dipahami, antara lain: 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE): UU ini menjadi dasar hukum bagi semua aspek transaksi elektronik di Indonesia. UU ITE

bagaimana aturan pajak e commerce di indonesia

Aturan pajak e-commerce di Indonesia merupakan hal penting yang perlu dipahami oleh pelaku bisnis online. Sebagai profesional di bidang teknologi, saya senang menjelaskan mengenai hal ini. Pemerintah Indonesia menerapkan beberapa peraturan yang berfokus pada pajak e-commerce, untuk menciptakan keadilan dan meningkatkan penerimaan negara. Berikut adalah beberapa aturan yang perlu diketahui: 1. Pajak Pertambahan Nilai (PPN):