Pemerintah mengeluarkan pajak e-commerce dengan alasan yang sangat bervariasi dan kompleks. Ada beberapa faktor yang menjadikan kebijakan ini diperlukan dalam mengatur perkembangan industri perdagangan elektronik yang semakin pesat.
Pertama-tama, pajak e-commerce dapat memberikan sumber pendapatan yang signifikan bagi pemerintah. Seiring dengan pertumbuhan yang pesat dalam bisnis online, banyak transaksi dilakukan melalui platform e-commerce, yang pada akhirnya menghasilkan potensi pajak yang besar. Dengan memungut pajak pada transaksi ini, pemerintah dapat memperoleh dana yang dapat digunakan untuk membiayai program-program pemerintahan, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan lainnya.
Selain itu, keberadaan pajak e-commerce juga berperan dalam menciptakan keadilan pajak. Adanya transaksi perdagangan melalui platform e-commerce seringkali membuat pelaku usaha tradisional merasa tidak adil karena mereka harus mematuhi semua kewajiban pajak mereka, sementara pesaing online seringkali dapat menghindari pajak. Melalui pengenakan pajak e-commerce, pemerintah bertujuan untuk mengurangi kesenjangan pajak antara bisnis offline dan online, sehingga menciptakan persaingan yang seimbang bagi semua pelaku usaha.
Selanjutnya, pemerintah juga melihat pajak e-commerce sebagai sarana untuk mengatur dan mengawasi perdagangan elektronik. Dalam lingkungan yang tidak diatur dengan baik, ada potensi bagi praktik bisnis yang merugikan masyarakat, seperti perdagangan ilegal, penipuan, atau penghindaran pajak yang tidak adil. Dengan menerapkan pajak e-commerce, pemerintah dapat mewajibkan pelaku bisnis online untuk memberikan informasi yang akurat tentang transaksi mereka, sehingga dapat dilakukan pengawasan dan perlindungan terhadap konsumen serta kepentingan negara.
Selain ketiga alasan tersebut, pajak e-commerce juga bisa menjadi instrumen pengendalian ekonomi. Dalam situasi tertentu, pemerintah dapat menggunakan kebijakan pajak untuk mengendalikan arus barang impor dan mendorong konsumsi produk dalam negeri, terutama jika ada ketimpangan dalam neraca perdagangan. Melalui perpajakan e-commerce, pemerintah dapat memberikan insentif atau hambatan pajak yang sesuai untuk mendorong transaksi perdagangan yang diinginkan sesuai dengan kebijakan ekonomi nasional.
Kesimpulannya, kebijakan pengenakan pajak e-commerce dirancang dengan tujuan untuk menciptakan keadilan pajak, memberikan sumber pendapatan bagi pemerintah, mengatur dan mengawasi perdagangan elektronik, serta mengendalikan ekonomi. Dalam era di mana teknologi terus berkembang, penting bagi pemerintah untuk terus memperbarui kebijakan dan aturan dengan mempertimbangkan aspek keuangan, sosial, dan ekonomi agar e-commerce dapat beroperasi secara adil dan berkelanjutan.